EKSPOSKALTIM, Bontang- Puluhan anggota Asosiasi Nelayan Bontang yang tergabung di wilayah Lhoktuan  dan Tanjung Limau mendatangi kantor DPRD Bontang. Nelayan meminta wakil rakyat memfasilitasi upaya menuntut kerugian yang sejak 2010 tidak dipenuhi oleh PT Sinar Samudera.

Bentuk tuntutan nelayan berupa meminta ganti rugi sebesar Rp 300 juta kepada PT Sinar Samudera. Karena sebanyak 200 nelayan mengalami kerugian atas pencemaran budidaya ikan jenis kerapu yang membuat sekitar 10 ton ikan mati akibat tercemar pupuk urea yang tumpah.

"Sebenarnya kerugian mencapai Rp 1,7 miliar. Tetapi kami asosiasi nelayan hanya meminta Rp 300 juta saja karena permasalahan sudah berlarut lama sejak 2010 lalu. Kami sudah 6 kali bertemu dalam rapat dewan tapi belum ada kejelasan," kata Mukhtar, juru bicara Asosiasi Nelayan, Selasa (18/4) siang.

Soal kedatangan ke kantor dewan, ia menyebut meminta DPRD Bontang untuk memfasilitasi pertemuan dengan PT Sinar Samudera. Pasalnya, sejak munculnya permasalahan tersebut hingga saat ini belum pernah bertatap muka dengan pihak perusahaan.

Menurutnya, keadaan tersebut semakin mendesak karena sekitar sebulan lalu barang bukti yang mereka sita berupa kapal ponton telah diambil alih kembali oleh perusahaan tanpa izin dari pihak asosiasi.
"Kapal ponton sekarang sudah dipotong-potong, artinya barang bukti yang kami pegang sudah tidak ada. Nanti apa yang kami tuntut, makanya kami langsung kesini," terang Mukhtar.

Sekadar diketahui, awal mula permasalahan tersebut muncul pada 3 Maret 2010, dimana kapal ponton jenis tongkang TK X Trail Sarana/GT 613 milik PT Sinar Samudera yang memuat pupuk urea dengan Kapasitas 1.550 ton mengalami insiden tenggelam.

Tenggelamnya kapal tersebut terjadi di wilayah perairan antara Lhoktuan dan Tanjung Limau. Muatan pupuk urea tersebut tumpah dan mencemari perairan sekitar, sehingga mencemari sebanyak 200 tambak ikan nelayan.